BUTON – Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah-langkah untuk mengawasi partisipatif Pemilu 2024. Seperti, menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk pencegahan itu sendiri kami dari jauh hari sudah melakukan sosialisasi maupun imbauan dan baru-baru ini kami melakukan sosialisasi di sekolah kemudian menghadirkan Parpol yang ada, tokoh masyarakat, agama serta Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP),” ujar
Ketua Bawaslu Buton, Maman saat ditemui sejumlah wartawan di kantornya, Rabu 15 Juni 2022
“Sedangkan untuk infrastruktur itu sendiri kami sudah mulai menyiapkan ruang sidang, penguatan kapasitas seluruh jajaran staf, baik melalui simulasi diskusi, kami juga wajibkan bagi teman-teman staf untuk masing-masing divisi memahami undang-undang kepemiluan,” sambungnya.
Lanjut, dari strategi pengawasan, kata dia, pertama pihaknya melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya sengketa. Sebab sengketa sendiri bisa diselesaikan dari awal agar mengurangi konflik .
Lalu, kedua berkoordinasi dengan stakeholder. Seperti Komisi Pemillihan Umum (KPU). Di instansi itu, sejak dimulainya tahapan Bawaslu terbilang intens menjalin komunikasi. Bukan Cuma KPU, komunikasi juga dilakukan termasuk semua yang terlibat dalam pemilu.
Lebih lanjut, Maman menegaskan untuk pengawasan ini, sejak dimulainya tahapan pemilu, Bawaslu sudah berwenang menindak pelanggaran yang berhubungan dengan kepemiluan. Dalam konteks ini, strategi yang akan dilakukan ke depan untuk mengantisipasi konflik itu mau pun isu SARA, Bawaslu segera malayangkan surat imbauan ke semua partai politik. Dalam surat itu ada imbauan, mana yang boleh dan tidak boleh di lapangan maupun pada media sosial.
