MUNA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah dan Desk Pilkades Kabupaten Muna untuk.
Agenda RDP ini berkaitan dengan gelombang protes sejumlah Bacakades yang menolak putusan Majelis Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pilkades beberapa hari lalu.
Menanggapi rencana RDP tersebut, Kepala Dinas PMD sekaligus Ketua Desk Pilkades, Rustam mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan akan hadir atau tidak, tetapi ia tidak ingin terganggu dalam mempersiapkan proses tahapan Pilkades.
“Ini bukan soal hadir atau tidak hadiri di RDP. Tetapi kita ini masih dalam proses mengejar tahapan, kemudian kalau kita diganggu dengan situasi begitu maka saya mau tanya balik, kira-kira siapa yang bertanggung jawab ketika tahapan secara umum terganggu,” ujarnya.
Rustam meminta kepada semua pihak agar memahami situasi dan kondisi tahapan Pilkades yang sedang berjalan. Di mana tahapannya sudah mendekati hari H pelaksanaan pemilihan. Pihaknya akan berkonsentrasi menyelesaikan pembuatan kotak suara dan logistik Pilkades.
“Bagi saya, secara normatif tahapan tidak boleh diganggu, biarlah ini jalan terus, persoalan RDP saya sudah sering hadir RDP tetapi untuk saat ini saya berharap pihak manapun tolong memahami dulu situasi dan kondisi di mana lagi puncak-puncaknya kesibukan menyelesaikan persoalan logistik dan kotak suara,” terangnya.
Ia juga mengatakan sekelompok masyarakat yang menggelar demo di kantornya dan kantor DPRD Muna baginya hal yang wajar dalam demokrasi.
