Untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja K/L, digunakan suatu tools bernama indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), yang mengukur aspek kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Berdasarkan monitoring nilai IKPA 2021-2022, dari total 106 satuan kerja, terlihat peningkatan jumlah satuan kerja yang termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai IKPA diatas 95, dari sebelumnya 50 satker menjadi 70 satker. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan anggaran di satuan kerja.
Direktorat Perbendaharaan dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan inovasi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, antara lain melalui implementasi Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay. Dengan adanya digitalisasi pembayaran tersebut, diharapkan penggunaan uang tunai dapat digantikan dengan mekanisme pembayaran yang lebih efisien dan modern.
Kepala KPPN Baubau, Hariyanto, mengatakan hingga saat ini baru 36 satker yang telah aktif menggunakan CMS dalam pengelolaan rekening bendaharanya, sedangkan untuk KKP 11 satker dan Digipay 6 satker yang telah aktif, untuk itu diharapkan agar satker dapat lebih aktif mendukung implementasi digitalisasi pembayaran. Pihak perbankan juga diharapkan dapat membantu implementasi CMS, KKP, dan Digipay di satker, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan satuan kerja dalam mencari solusi bersama apabila ditemukan kendala-kendala dalam implementasinya.
Terakhir dalam paparannya, Kepala KPPN Baubau juga menyampaikan evaluasi dalam hal Pertanggungjawaban APBN, mendorong satuan kerja agar lebih tertib dalam penyampaian LPJ dan juga LK UAKPA kepada KPPN.
Kepala KPP Pratama Baubau, Tangguh Dewantara, selaku narasumber kedua menambahkan, realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Baubau pada tahun 2022 mencapai Rp 649,9 milyar atau tumbuh 46,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 443,6 milyar. Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dan sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar, masing-masing sebesar 50,09 persen dan 25,09 persen.
Selain memaparkan terkait realisasi penerimaan, Kepala KPP Pratama Baubau juga menjelaskan mengenai impementasi pemadanan data NIK dan NPWP. “Pemadanan ini untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai perkembangan indikator makro mikro ekonomi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Buton.
Dalam paparannya, Kepala BPS Kota Baubau, Towedy Marthinus Layico menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di 6 kab/kota di Kepulauan Buton hingga tahun 2019, berkisar antara 4,8 hingga mendekati 7 persen, akan tetapi sempat mengalami pertumbuhan minus di Tahun 2020 imbas dari pandemi covid-19. Pemulihan ekonomi terjadi di tahun 2021, seluruh kab/kota di wilayah kepulauan Buton kembali mengalami pertumbuhan positif, bahkan pada Kota Baubau, Kab. Buton Utara dan Kab. Wakatobi mengalami pertumbuhan hingga diatas 4 persen.
Kepala BPS Kab. Buton, Zablin, menambahkan apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari 6 Kab/kota di wilayah Kepulauan Buton, hanya Kota Baubau yang memiliki nilai IPM berada di atas rata-rata IPM Provinsi Sultra, yakni sebesar 76,67 (rata-rata: 72,23), sementara 5 Kabupaten lainnya masih berada di bawahnya.
”Reformasi birokrasi sebaiknya diarahkan bagaimana birokrat/ASN melakukan belanja secara efektif dan efisien dalam mencapai target-target prioritas pemerintah sesuai dengan kewenangan lingkup kita masing-masing” imbuhnya.(murdin)
