Ia meminta DPRD untuk melakukan tinjauan dan ditindaklanjuti pembangunan water from city.
Massa juga menyoal Pj Bupati Busel terkait dugaan suap ke oknum Kejari Buton soal pembangunan Bandara kargo. Jika memang benar harus diklarifikasi apakah menggunakan uang daerah atau uang siapa. Ini perlu diusut kebenarannya.
Sebagai fungsi pengawasan Di DPRD Busel massa diterima Wakil Ketua dari partai Demokrat Pomili Womal, anggota DPRD dari Golkar La Hijira dan La Ode Amal dari partai Hanura. Mereka akan membahas terkait sejumlah persoalan yang disorot massa.
Anggota DPRD La Ode Amal menanggapi, terkait pembangunan jalan patung simpang 7 itu menggunakan anggaran Perkada tahun 2022. Di DPRD tak pernah membahas terkait masalah itu. Karena memang APBD Busel menggunakan Perkada. Tanpa persetujuan DPRD. Sehingga pihaknya tak mengetahui secara detail.
Ia juga menyikapi terkait pembangunan jalan water from city di Bandar Batauga yang sudah rusak akan segera ditindaklanjuti pembahasanya bersama pihak terkait.
Sementara itu anggota DPRD La Hijira juga menanggapi hal itu, ia mengakui anggaran pembangunan jalan simpang tujuh memang diporsikan tahun 2022. Namun dikerjakan tahun 2023. Namun untuk kepastianya pihaknya segera mengundang pemerintah daerah. Atas dasar apa kenapa dikerjakan tahun 2023.
Wakil Ketua DPRD Busel Pomili Womal mengaku soal bandara kargo itu sudah diproses kejaksaan. Pihaknya juga sudah ikut diperiksa. Namun secara detail ia tak ingin mengungkap ke forum itu. Karena sudah masuk ranah hukum.
“Tapi memang di DPR tak pernah dibahas dan disetujui soal Bandara. Di DPA juga tak ada, ” katanya.
Disimpulkan aspirasi BPMB ini akan segera dibahas dalam forum rapat kerja pemerintah bersama DPRD dalam waktu dekat ini. Aksi unjuk rasa ini dikawal aparat keamanan dari Polres Buton dan Pol PP Busel. (aga).,
